How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good agus joko pramono
How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good agus joko pramono
Blog Article
This "Cited by" count includes citations to the next content in Scholar. Those marked * might be diverse within the posting in the profile.
IDI's Board is made up of ten members from different supreme audit establishments. Get to find out them greater inside our "Meet the Board" sequence.
Soal mengejar goal 50 besar kota worldwide, menurut Pramono, dapat dilakukan dengan membuka aktivitas bisnis dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Selain itu, dia juga memperkirakan bakal dibutuhkan dukungan politik untuk menuju 50 besar kota international ini.
In case the finance, overall performance, together with other selected purpose audits are built-in, the BPK can challenge fraud pitfalls or the procedure crossing the regular while in the around potential, he expounded.
Bapak dan anak pimpinan ponpes di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwati.
Karena menurut hemat Pak AJP, jika BPK didominasi oleh akuntan, lembaga tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara," kata Mendikbudristek.
to Any person Share the most beneficial in the Jakarta Post with close friends, family, or colleagues. Being a subscriber, you can present three to 5 content every month that any individual can read—no membership needed! Log in
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi more info badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama ten terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Meski nama-nama yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan.
Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir fit and appropriate take a look at. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.